Kinerja Inspektorat Kab. Bogor Lemah, Rp. 42 M  Kas Daerah Jadi Siluman?

Kinerja Inspektorat Kab. Bogor Lemah, Rp. 42 M Kas Daerah Jadi Siluman?

Cibinong-Berindo

Belum usai nasib mantan Bupati Bogor, Ade Yasin dengan permasalahan menyangkut anggaran di daerah yang memiliki semboyan “Tegar Beriman”, kini muncul lagi permasalahan baru. Bahkan bisa jadi akan menyangkut beberapa pejabat Dinas yang bernaung di Pemerintah Daerah Kabulaten Bogor itu. Dan nilainyapun fantastis, Rp. 42 Miliar, waow…..

Temuan dinilai sangat merugikan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Bogor ini didasari dari hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang diterima tim beritaindependentindonesia.com dan langsung disikapi Ketua LSM Penjara PN, Deddy Karim.

“Ini bukti bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor masih lemah dalam melaksanakan Tupoksinya sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah kabupaten Bogor. Hal ini terbukti dari temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat,” tegas Deddy dengan nada vokal saat ditemui di kantor sekretariatnya dibilangan Jl. Tegar Beriman, Selasa (02/11/2022).

Menurut Deddy, dengan adanya temuan kerugian keuangan, pemerintah kabupaten Bogor harus mengembalikan uang sebesar Rp 42 Milyar ke Kas Daerah.

“Jika saja Inspektorat dapat melaksanakan Tupoksinya secara baik, maka temuan tersebut tidak akan sebanyak itu karena Inspektorat kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah,” ujar Deddy dengan nada geram atas kinerja mantan “antek-antek” Ade Yasin.

“Banyaknya jumlah temuan BPK menjadi salah satu contoh lemahnya inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.
Inspektorat kabupaten Bogor juga tidak mempunyai kepekaan terhadap koreksi ataupun informasi yang disampaikan melalui surat ke Inspektorat kabupaten Bogor terkait temuan permasalahan proyek di kabupaten Bogor yang di laporkan dari beberapa  LSM dan media. Mereka selalu tidak mendapatkan respon yang baik dari Inspektorat, ” tambah Deddy.

Lebihlanjut Deddy menilai, sikap Inspektorat Kab. Bogor terkesan saling menutup-nutupi permasalahan kebobrokan kinerja pejabat.

“Sekali lagi saya ingatkan disini, tugas Inspektorat sebagai pembantu Bupati dan juga sebagai aparat pengawas internal pemerintah sudah semestinya menjalankan pengawasan yang telah diatur dalam UU No 30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentunya dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang berazas keseimbangan hukum”.

Masih menurut Deddy, batas waktu yang di sampaikan BPK agar Pemda Kabupaten Bogor dapat menindak lanjuti temuan sebesar Rp 42 milyar tersebut adalah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak temuan tersebut disampaikan BPK RI pada bulan Juli 2022.

“Nah sementara batas waktu itu sudah lewat. Dan batas penyelesaian temuan tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat, namun sampai saat ini kinerja Inspektorat belum jelas terlihat masyarakat,” pungkasnya.

Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat ini tentunya akan menambah kegelisahan para pejabat Pemerintah Daerah Kab. Bogor yang selama ini terkesan menikmati jabatan “empuk, basah dan bisa bergaya Sultan”. Ya, meski kemewahan itu didapat dari anggaran yang diduga “difiktifkan”.



#dev-gun