Hadiri Deklarasi GJL Se-Jabodetabek, Ketum Riyanta Berharap Kader GJL Sebagai Obor Penerang

Hadiri Deklarasi GJL Se-Jabodetabek, Ketum Riyanta Berharap Kader GJL Sebagai Obor Penerang

JAKARTA — Berindo

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta SH menghadiri acara deklarasi GJL se Provinsi DKI Jakarta, Bogor Raya, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Deklarasi tersebut digelar sekaligus dengan memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022, yang berlangsung di Auditorium Gedung F Lantai 4 BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2022).

Saat menghadiri deklarasi, Riyanta secara resmi menyerahkan bendera pataka GJL kepada Ketua Koordinator Wilayah se Jabodetabek, Jansen Leo Siagian.

Dalam sambutannya, Riyanta menegaskan bahwa sudah jadi kewajiban bagi seluruh kader GJL agar berkontribusi nyata melakukan perubahan dan perbaikan positip dalam upaya mendukung kinerja pemerintahan.

“Kawal terus integritas penyelenggara negara yang masih berprilaku koruptif, maraknya mafia hukum dan peradilan, mafia tanah, judi online, narkoba dan praktik-praktik mafia lainnya yang marak terjadi saat ini,” ujar Riyanta disambut gemuruh tepuk tangan oleh para hadirin.

Dia menegaskan, capaian kinerja dan program prioritas pembangunan nasional bahkan integritas penyelenggara negara harus terus dikawal oleh kader GJL agar kinerja pemerintahan sungguh-sungguh dapat memberikan pelayanan publik yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P ini juga berharap kepada seluruh pengurus dan anggota GJL agar mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong suatu perubahan berarti bagi kemajuan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat kecil.

“Diharapkan setelah deklarasi GJL Se-Jabodetabek dan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 ini akan menanamkan kader-kader GJL yang kuat dan mumpuni sebagai obor penerang, suri teladan, punya empati rasa kepedulian dan kemanusiaan yang kuat bagi kebutuhan masyarakat di Tanah Air,” ujarnya berharap.

Di sisi lain, Ketua Umum Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia (Gamat RI) ini mengingatkan betapa pentingnya kesiagaan seluruh kader GJL dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ideologi Pancasila, Kebhinekaan Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus dijaga. Jangan sampai kita lengah terhadap aksi-aksi kelompok pemecah belah bangsa dan negara, serta ancaman ideologi asing yang merongrong kedaulatan Republik Indonesia,” pungkas Riyanta.

Sementara ditempat yang, Ketua Koordinator Wilayah GJL se Jabodetabek, Jansen Leo Siagian menyatakan kesiapannya untuk melebarkan panji-panji GJL di masing-masing wilayah tersebut.

“Kepengurusan GJL se Jabodetabek siap melaksanakan amanat Ketua Umum GJL agar melebarkan panji-panji GJL di Jabodetabek,” ujar Leo Siagian saat prosesi acara penerimaan bendera pataka GJL.

Pernyataan senada juga diungkapkan ketua GJL Provinsi DKI Jakarta Alexius Pantur SH yang merasa optimistis untuk membangun soliditas dan melengkapi struktural kepengurusan GJL DKI Jakarta hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dia berharap ke depannya kepengurusan GJL DKI Jakarta semakin difokuskan pada pelayanan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Selama ini, sambung Alexius, persoalan pelayanan publik khususnya di DKI Jakarta dinilai masih minim dalam membantu masyarakat kecil. Salah satunya dalam penerbitan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) .

“Temuan kita (GJL DKI Jakarta) di lapangan masih marak pungutan liar dalam proses pengurusan sertifikat tanah PTSL,” ujarnya.

Perlu untuk diketahui bahwa kegiatan deklarasi GJL Se-Jabodetabek ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 agar dapat menumbuhkan semangat juang besar dan cinta tanah air bagi seluruh kader GJL se Jabodetabek.

Turut hadir sejumlah tokoh masyarakat, pejabat nasional atau yang mewakili antara lain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para undangan kehormatan lainnya.

#dev-hms