Kinerja Inspektorat Kab. Bogor, Raport Merah???

Kinerja Inspektorat Kab. Bogor, Raport Merah???

Bogor-Berindo

Dalam melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor seharusnya menjadi panutan bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi obyek pengawasannya, namun dalam kenyataannya Inspektorat Kabupaten Bogor tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu sebagai “Konsultan Partner”, artinya Inspektorat harus dapat menjadi tempat konsultasi seluruh OPD dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini ditegaskan Deddy Karim, Ketua LSM Penjara dalam bincang-bincang kopi sore dengan Berita Independent Indonesia. Com, Sabtu (3Desember 2022).

“Di harapkan seluruh permasalahan yang terjadi dapat diantisipasi terlebih dahulu dan segera dapat di carikan solusi perbaikannya, Dengan demikian audit yang dilaksanakan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya termasuk BPK tidak akan dapat menemukan permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang signifikan seperti sekarang ini, “tambahnya.

Menurut pria yang kerap vokal menilai kinerja pemerintahan ini, temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022 mencapai angka Rp42 Milyar dari 17 (tujuh belas) OPD sebagai berikut :

1. BPKAD Kab. Bogor
2. BAPPENDA Kab.Bogor
3. RSUD Ciawi Kab.Bogor
4.RSUD Cibinong Kab.Bogor
5. Dinas Pendidikan Kab.Bogor
6. Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bogor
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
9. PUPR Kabupaten Bogor
10. DKPP Kabupaten Bogor
11. Keuangan Pemda Kabupaten Bogor
12. Dinas Aset Kabupaten Bogor
13. Kecamatan / Desa Kabupaten Bogor
14.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab.bogor
15. Bappelitbang Kabupaten Bogor
16. Sekretariat Daerah Kab.Bogor
17. Dinas Diskomimfo Kab.Bogor

“Temuan BPK sejumlah Rp 42 Milyard tersebut harus segera di setoran ke Kas Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu yang telah di tentukan oleh BPK RI, yaitu dalam waktu 1(satu) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Perwakilan Jawa Barat di terbitkan yaitu bulan Juni 2022,”tegasnya.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK. RI ini tentu Inspektorat ditugaskan menjadi Leading Sector untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut tersebut, namun lagi lagi Inspektorat Kabupaten Bogor seperti tidak berdaya dalam melakukan tugasnya, entah apa yang terjadi dengan Inspektorat? Salah satunya penyebabnya bisa saja karena SDM (sumber daya manusia) yang ada di Inspektorat tidak memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang jelas Inspektorat Kabupaten Bogor perlu di “Reformasi ” untuk mengembalikan nama baiknya,”utup Deddy.

#gun