Sidang Kasus Dugaan Kriminalisasi Penggarapan Lahan, Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Raja Daud Simarmata

Sidang Kasus Dugaan Kriminalisasi Penggarapan Lahan, Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Raja Daud Simarmata

Bogor Berindo

Sidang kasus dugaan kriminalisasi penggarapan lahan dengan tersangka Raja Daud Simarmata kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam sidang beragendakan pledoi itu, Tim kuasa hukum Raja Daud Simarmata bersama Dewan Pembina Gerakan Anti Mafia Tanah (GAMAT) DPW Sumatera Utara, Jansen Leo Siagian, dan ex KSP Beathor Suryadi menunjukkan copy berkas berupa bukti-bukti sebelum sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (8/12).

Tim kuasa hukum Raja Daud Simarmata berharap majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan karena Raja Daud hanya menggarap lahan seluas 1,2 Ha di Cidodol Jakarta Selatan berdasarkan surat Egendom yang diberikan ahli waris keluarga De Groot.

Sementara itu, Jansen Leo Siagian, yang juga sebagai Korwil Jabodetabek DPP Gerakan Jalan Lurus (GJL) mengatakan, hak garap itu juga ada dan hak itu dilindungi UU.

“Jadi haruslah dihormati, Yach, kalo memang harus digusur, setidak-tidaknya haruslah dibayar “uang kerohiman” kepada si penggarap, bukan malah dikriminalisasi dengan berbagai dalih atau alasan-alasan yang bisa saja direkayasa, dan terapkan sesuai hak mereka yang dilindungi undang-undang,”ucap Jansen Leo Siagian. 

Masih menurut pria yang akrab disiapa bang Leo, oknum-oknum dari penyidik juga diduga turut  berperan dalam memuluskan laporan sehingga kasus sengketa tanah ini di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Tragisnya, oknum-oknum Penyidik di Polri juga langsung saja menerima LP, lalu segera memproses dan menindak lanjuti perkara tersebut ke JPU untuk bisa digelar di PN, dengan delik Pidana “Menguasai Lahan” yang telah dibeli oleh si konglomerat. Dan si konglomerat juga berani membayar mahal buat para Penyidik supaya LP-nya bisa segera diproses hingga ke PN,”ujarnya.

Lebih lanjut Leo menilai permainan hukum yang berlaku di Indonesia, “Begitulah, ‘keadilan’ menurut versi si Konglomerat, sementara bagi rakyat kecil, seperti yang dirasakan rekan kita merupakan ‘penindasan’. Karena rakyat kecil yang hanya mampu menggarap dan menjaga lahan milik orang. Yach, mafia tanah masih merajalela dalam mendzalimi rakyat kecil di negeri kita ini,”ucapnya.

Leo berharap, “Semoga saja majelis Hakim bisa memberikan rasa keadilan yang sebenarnya buat rakyat kecil yang tertindas,” pungkas  mantan aktivis Eksponen Angkatan ’66 itu dengan ekspresi kekecewaan terhadap permainan hukum di Indonesia. 

#gun-dk